Sita Harta Bersama (Marital Beslag)

Selain sita revindikasi dan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terdapat pula bentuk sita khusus yang diterapkan terhadap harta bersama suami-istri, apabila terjadi sengketa perceraian atau pembagian harta bersama. Dalam penulisan dan praktik peradilan umum disebut dengan sita marital. Perkataan sita marital berasal dari marital beslag. Dalam perkembangannya hukum Belanda saat ini disebut sebagai sita matrimonia, karena makna kesetaraan antara suami-istri dalam perkawinan. Dalam sistem hukum Indonesia, dapat dipergunakan istilah sita harta bersama atau sita harta perkawinan. Sebutan itu memperlihatkan kedudukan yanng setara (equal) antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Kesetaraan ini secara tegas dirumuskan dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyrakat. Bahkan pada Ayat (2) ditegaskan lagi, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Sehubungan dengan itu, dipergunakan istilah tersebut tanpa mengurangi kemungkinan penggunaan sita marital.

Tujuan sita bersama untuk membekukan harta bersama suami-istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung. Pembekuan harta bersana  di bawah penyitaan berfungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atau tindakan yang tidak bertanggung jawab dari Tergugat. Dalam permintaan sita marital, terdapat tindakan pengamanan yang diamanatkan sita bersama sebagaimana berpedoman pada Pasal 823 Rv, tindakan pengamanan meliputi tahap penyegelan, pencatatan, penilaian harta bersama, dan penyitaan harta bersama.

Pengaturan sita bersama ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

§    Pasal 190 KUHPerdata

“Sementara perkara berjalan, dengan izin hakim, istri boleh mengadakan tindakan-ttindakan untuk menjaga agar harta kekayaan persatuan tidak habis atau diboroskan”

§    Pasal 24 Ayat (2) Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

“Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat :

a.        Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

b.        Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;

c.         Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barangbarang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.”

Sita harta bersama diterapkan pada perkara gugatan perceraian, pihak yang dapat megajukan sita bersama tidak hanya terbatas pada istri tetapi juga dapat dilakukan oleh suami. Karen ahak dan kedudukan suami-istri seimbang termasuk dalam kedudukan atas harta bersama. Sehingga dasar pemintaan sita untuk meminta sita marital dalam perkara perceraian bukan berdasarkan faktor kedudukan sebagai penggugat, tetapi pada faktor siapa yang menguasai harta bersama. Sistem yang memberi hak kepada Tergugat untuk mengajukan permintaan sita marital dalam perkara perceraian, melalui jalur gugatan rekovensi yang berisi tuntutan pembagian harta bersama dan dibarengi dengan permintaan sita harta bersama.

Penerapan sita harta bersama meliputi seluruh harta bersama. Tidak dibenarkan secara parsial, hanya diletakkan terhadap harta yang dikuasai Tergugat saja. Berdasarkan pengertian sita marital itu sendiri adalah sita terhadap seluruh harta bersama secara total baik yang ada di tangan suami atau istri. Harta bersama menurut Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah  harta yang diperoleh suami-istri selama perkawinan berlangsung dan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap harta bersama suami-istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Penyitaan tidak menjangkau harta pribadi suami-istri, yaitu harta yang telah dimiliki suami-istri sebelum perkawinan berlangsung maupun hadiah atau warisan yang diterima suami-istri selama perkawinan berlangsung.

Sita Penyesuaian (Vergelijkende Beslag)

Sita penyesuaian diatur dalam Pasal 436 Rv yang mengatur prinsip saisine net vaut, yaitu sita jaminan atau sita eksekusi atau sita pada umumnya, hanya boleh diletakkan satu kali atas suatu barang yang sama pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, apabila pihak ketuga meminta sita diletakkan atas suatu barang debitur atau Tegugat yang telah diletakkan sita sebelumnya, atas permintaan kreditur atau Penggugat, permintaan sita tersebut (yang terakhir) harus dinyakan tidak dapat diterima atau ditolak, sebagai gantinya hanya dapat diletakkan sita persamaan, yang dinyatakan dan dicatat dalam berita sita yang menjelaskan, oleh karena atas barang yang diminta sita telah terlebih dahulu disita atas permintaan orang lain maka yamg dapat dikabulkan adalah sita penyesuaian. Prinsip ini diterapakna agar tidak terjadi penyitaan yang tumpang tindih atas barang debitur yang sama pada waktu yang bersamaan.

Apabila atas permintaan Penggugat atau Kreditor telah diletakkan sita jamina (conservatoir beslag), sita revindicatoir, sita eksekusi (executorial beslag), atau sita marital (marital beslag), maka pada waktu yang bersamaan, tidak dapat diminta dan dilaksanakan penyitaan terhadap barang itu atas permintaan Penggugat atau Kreditor lain, sesuai dengan asas bahwa pada waktu yang bersamaan hanya dapat diletakkan satu kali saja penyitaan terhadap barang yang sama. Permintaan sita yang kedua dari pihak ketiga, harus ditolak atau tidak dapat diterima atas alasan pada barang yang bersangkutan telah diletakkan sita sebelumnya atas permintaan Penggugat atau Kreditor terdahulu, yang dapat dikabulkan kepada pemohon yang belakangan hanya berbentuk sita penyesuaian atau berkedudukan sebagai pemegang sita peyesuaian.

Sebagai pemohon belakangan diberikan posisi berikutnya dengan ketentuan apabila sita pertama diangkat, pemegang sita penyesuaian naik peringkatnya menjadi pemegang sita pertama atau jika barang sitaan dijual lelang, dan dari hasil penjualan terdapat sisa setelah dilunasi pembayarannya kepada pemegang sita pertama maka sisa itu jatuh menjadi hak pemegang sita penyesuaian.

Sita Eksekusi

Berdasarkan Pasal 197 HIR/208 Rbg menyatakan bahwa:

“Jika  sesudah  lewat  tempo  yang  telah  ditentukan itu,  belum  juga  dipenuhi putusan  itu  atau  jika  pihak  yang  dikalahkan  itu  walaupun  telah  dipanggil dengan   patut  tidak  juga datang menghadap maka ketua atau pegawai yang dikuasakan  itu  karena  jabatannya  memberi  perintah  dengan  surat  supaya disita  sejumlah barang kepunyaan  pihak  yang  dikalahkan sekian barang  bergerak dan jika yang demikian tidak ada atau ternyata tiada cukup, sekian barang tak bergerak kepunyaan orang yang kalah itu, sampai dianggap cukup menjadi pengganti jumlah uang tersebut dalam keputusan itu dan semua biaya untuk melaksanakan keputusan itu”.

Sita eksekusi merupakan sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan karena pihak Tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum secara sukarela meskipun Pengadilan telah memperingatkan agar putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela sebagaimana mestinya. Sita eksekusi dapat dilakukan apabila telah mempunyai title eksekutorial (mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dengan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terdapat dua macam sita eksekusi, yaitu:

§  Sita Eksekusi Langsung

Sita eksekusi langsung diletakkan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik debitur atau pihak yang kalah. Sehubungan dengan pelaksanaan grosse akta pengakuan utang yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” atau hak tanggungan. Apabila barang-barang yang disita sebelumnya dengan sita conservatoir, yang dalam rangka eksekusi telah berubah menjadi sita eksekusi dan dilelang, hasilnya tidak cukup untuk membayar jumlah uang yang harus dibayar berdasarkan putusan pengadilan, maka akan dilakukan sita eksekusi lanjutan terhadap barang-barang milik tergugat untuk kemudian dilelang.

§  Sita Eksekusi Tidak Langsung

Sita eksekusi yang berasal dari sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga dalam rangka eksekusi otomatis berubah menjadi sita eksekusi.

Daftar Pustaka:

Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika: Jakarta.

Pengadilan Negeri Ponorogo. Proses Acara Penyitaan. http://pn-ponorogo.go.id/joomla /index.php /kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/proses-acara-perdata/penyitaan. Diakses pada tanggal 14 September 2019, pukul 23.45 WIB.